Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pasuruan mengadakan forum diskusi intensif yang berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Sektor Publik. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah proaktif untuk mencegah potensi kerugian negara, mengingat sektor PBJ merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap praktik kecurangan dan korupsi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Daerah, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) di lingkungan Kabupaten Pasuruan.

Diskusi ini secara khusus menyoroti peran auditor forensik dalam mengidentifikasi titik-titik rawan fraud dalam siklus PBJ, mulai dari tahap perencanaan anggaran, penentuan spesifikasi teknis, proses tender, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima. Para ahli dari AAFI memaparkan berbagai modus operandi kecurangan yang sering terjadi, seperti rekayasa harga perkiraan sendiri (HPS), persekongkolan tender, kickback, dan manipulasi volume atau kualitas barang/jasa. Penekanan diberikan pada pentingnya audit investigatif dini dan penerapan fraud risk assessment pada setiap tahapan PBJ.

Ketua AAFI DPC Pasuruan, Bapak [Nama Ketua AAFI Pasuruan], menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ adalah kunci untuk efisiensi anggaran dan keberhasilan proyek publik. Menurutnya, pemahaman mendalam tentang risiko kecurangan PBJ wajib dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan. Melalui forum diskusi ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran kolektif di antara para peserta, sehingga mereka dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan menerapkan mekanisme check and balance yang lebih ketat dalam tugas sehari-hari.

Forum diskusi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan integritas sebagai prioritas utama dalam setiap proses PBJ di Pasuruan. AAFI DPC Pasuruan siap terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan APH untuk memberikan bantuan teknis dan edukasi guna menciptakan lingkungan pengadaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Keberhasilan acara ini menegaskan peran AAFI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.